Lagi iseng nyari berita tentang CPNS eh nemu berita ini. Sangat bermanfaat nih buat yang berminat jadi PNS. Ada juga daftar kementrian/lembaga/pemda mana aja yang buka. Sila disimak!!
Ujian Seleksi
CPNS Serentak Tanggal 8 September
JAKARTA - Pelaksanaan ujian seleksi penerimaan CPNS
menurut rencana akan dilaksanakan serentak pada tanggal 8 September 2012 di
sekitar 90 titik. Ujian tersebut untuk memperebutkan sebanyak 14.560
kursi CPNS yang dibutuhkan oleh 48 instansi pemerintah. Selain itu untuk
CPNS dari pendidikan kedinasan sebanyak 4.126.
Demikian antara lain dikatakan oleh Deputi bidang SDM Aparatur
Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho dalam jumpa pers di kantornya, Jumat
(20/Juli). “Sementara untuk tenaga honorer yang sudah tidak ada complain, akan
diproses terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, tahun ini hanya 23
instansi pemerintah pusat dan 25 pemerintah daerah yang mmenuhi syarat
melakukan penerimaan CPNS untuk jabatan yang dikecualikan dari moratorium.
Padahal, anggaran dari APBN 2012 dialokasikan untuk penerimaan 61.560 CPNS,
tetapi ternyata hanya terserap 14.560 orang. Jumlah itu terdiri dari 11.870
untuk instansi pusat, dan hanya 2.681 itu pemerintah daerah.
Semula, ada 119 instansi yang mengusulkan
permohonan CPNS untuk tahun 2012 ini. Untuk pusat sebanyak 59 instansi, daerah
sebanyak 47, sehingga jumlahnya mencapai 76 ribu lebih. Namun berdasarkan
kebijakan moratorium, setiap instansi harus melengkapi usulan itu dengan
analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi
daerah yang sudah kelebihan pegawai, juga tidak boleh. Selain itu, untuk pemda,
anggaran belanja pegawainya tidak boleh lebih dari 50 persen dari APBD. Dalam
hal ini, acuannya adalah data di Kementerian Keuangan. “Jadi meskipun ada
daerah yang mengatakan datanya baru, tetapi yang dipakai tetap data di
Kementerian Keuangan,” ujar Ramli.
Dalam plaksanaan testing, Ramli mengatakan
bahwa materi testing adalah kompetensi dasar, yang meliputi unsur-unsur
kebangsaan, intelegensia umum, karakter pribadi, integritas. Sedangkan kompetensi
bidang, dilakukan oleh masing-masing instansi. “Kalau guru, yang mengatur
kementerian Pendidikan. Kalau dokter atau tenaga medis, dilakukan oleh
Kementerian Kesehatan,” tambahnya.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, soal
ujian seleksi tahun ini dibuat oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri
(PTN), yang tergabung dalam panitia seleksi (pansel) nasional. “Nanti semua
peserta ujian akan dapat mengetahui nilainya, jadi sangat fair,” tambah Ramli.
Menjawab wartawan, Ramil mengatakan bahwa yang
akan mengumumkan hasil ujian tetap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di
masing-masing instansi. Namun konsorsium 10 PTN itu memberikan copy hasil ujian
kepada pihak Kementerian PAN dan RB dan BKN. Dengan demikian, kalau ada
perbedaan antara hasil ujian dengan yang diumumkan oleh PPK, akan ketahuan.
“Kalau terjadi seperti itu, BKN tidak akan mengeluarkan NIP. Bahkan, sekalipun
sudah dikeluarkan NIP, kalau terbukti ada kecurangan, NIP-nya akan dibatalkan,”
tambahnya.
Awas Calo
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kementerian
PAN dan RB Tasdik Kinanto mengingatkan agar warga masyarakat tidak berhubungan
dengan pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan menjadi CPNS dengan imbalan
sejumlah uang.
Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya
mengeluarkan surat edaran ke seluruh pimpinan instansi pemerintah, dan
menyebarkan luaskan melalui berbagai media massa, untuk mengantisipasi kalau
ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan
wewenang, dengan menjadi calo PNS. “Dengan system yang kami berlakukan kali ini,
rasanya sudah mampu menutup peluang bagi calo untuk bermain,” ujarnya.
Diakuinya, persoalan calo CPNS ini selalu
muncul pada saat-saat menjelang penerimaan CPNS. Namun, kini Kemenetrian PAN
dan RB sudah menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW), Ombudsman RI, dan
segenap LSM untuk turut mengawasi pelaksanaan seleksi CPNS ini. Dengan demikian
diharapkan tahun ini penerimaan CPNS benar-benar bersih dari KKN, bebas dari
politisasi, dan mampu menghasilkan aparatur Negara yang terbaik, sejalan dengan
kebijakan reformasi birokrasi.
Sedangkan untuk honorer kategori 1, dari 203
instansi yang tidak mendapat complain, setelah melalui uji public jumlahnya
sebanyak 4.517 orang. Padahal, dari hasil verifikasi yang dilakuan Badan
Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),
tenaga honorer yang memenuhi criteria sebanyak 72 ribu.
Terkait dengan hal itu Menteri PAN dan RB
Azwar Abubakar memutuskan untuk memproses pengangkatan tenaga honorer K-1 yang
sudah tidak ada complain tersebut terlebih dahulu. Secara lebih rinci,
secepatnya akan dilakukan pembahasan dengan pihak BKN, daerah mana saja dan
berapa jumlahnya. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
:))
:)]
;))
;;)
:D
;)
:p
:((
:)
:(
:X
=((
:-o
:-/
:-*
:|
8-}
~x(
:-t
b-(
:-L
x(
=))
Post a Comment
